Plt. Kepala DKUMP2 Tanah Bumbu, Eryanto Rais, melalui Kepala Bidang Industri DKUMP2, Sri Minarni, mengatakan pengawasan difokuskan pada tiga sasaran utama, yakni pelaku usaha beserta lokasi produksinya, legalitas usaha, dan produk yang dihasilkan.
“Pengawasan meliputi pemeriksaan kondisi lokasi produksi, kelengkapan dokumen perizinan, penggunaan merek dagang, bahan baku yang digunakan, hingga aspek kehalalan produk. Secara keseluruhan, kegiatan ini menargetkan 25 pelaku usaha industri UMK dan IKM di Kabupaten Tanah Bumbu,” ujarnya.
Menurut Sri Minarni, kegiatan tersebut bertujuan memastikan produk lokal yang dihasilkan pelaku usaha memenuhi standar kehalalan, keamanan, dan kualitas sehingga aman dikonsumsi masyarakat. Selain itu, pengawasan juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memberikan perlindungan kepada konsumen.
Pelaksanaan pengawasan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal serta Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengawasan Jaminan Produk Halal. Kedua regulasi tersebut menjadi dasar pelaksanaan pengawasan untuk memastikan pelaku usaha menjalankan ketentuan jaminan produk halal sesuai peraturan yang berlaku.
“Melalui langkah pengawasan ini, kami berkomitmen untuk mendampingi serta memastikan pelaku usaha senantiasa menjaga konsistensi kehalalan produknya demi kenyamanan seluruh konsumen,” ujarnya.
Penulis: Dika Widyasa
Editor : Ardi Fitriansyah
