Sosialisasi Pengawasan Perizinan, Kejaksaan Ingatkan Pelaku Usaha Patuhi Ketentuan Hukum

BATULICIN, radio-swarabersujud.com — Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama Inspektorat Daerah memperkuat pengawasan penyelenggaraan perizinan berusaha melalui kegiatan Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dilaksanakan di Hotel Lotusa Batulicin, Senin (16/11/2026).

Kegiatan tersebut Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais, Kepala DPMPTSP Tanah Bumbu, Briyan Ajisoko, dan Inspektur Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, H. Edi Prasetia Sementara itu, narasumber dari Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, Mahendra Ridwanul Ghoni, S.H., M.H., selaku Kepala Subseksi Intelijen, memberikan pemaparan mengenai aspek hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha.

Sosialisasi Pengawasan Perizinan, Kejaksaan Ingatkan Pelaku Usaha Patuhi Ketentuan Hukum

Dalam kegiatan tersebut, H. Edi Prasetia bertindak sebagai moderator yang memandu jalannya sosialisasi dan diskusi bersama para peserta dari kalangan pimpinan perusahaan, baik perseroan terbatas (PT) maupun persekutuan komanditer (CV).

Dalam pengantarnya, Edi Prasetia menyampaikan bahwa pengawasan perizinan merupakan bagian penting untuk memastikan setiap kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, pengawasan tidak hanya bertujuan mengendalikan aktivitas usaha, tetapi juga menjadi sarana pembinaan, pencegahan potensi pelanggaran, pemberian kepastian hukum, serta menciptakan iklim investasi yang aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Tanah Bumbu.

Dalam pemaparannya, Mahendra Ridwanul Ghoni menjelaskan bahwa Kejaksaan memiliki peran sebagai mitra pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan perizinan melalui fungsi intelijen serta perdata dan tata usaha negara (Datun).

Ia menegaskan, Kejaksaan tidak memiliki kewenangan menerbitkan, menyetujui, maupun menolak permohonan izin usaha. Kewenangan tersebut tetap berada pada kementerian, lembaga, DPMPTSP, serta organisasi perangkat daerah teknis sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Namun, Kejaksaan dapat memberikan pendampingan hukum, kajian intelijen, serta pendapat hukum atau legal opinion guna membantu pemerintah mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dalam kegiatan usaha.

Mahendra juga menekankan pentingnya upaya pencegahan melalui deteksi dini terhadap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) yang berpotensi memengaruhi kelancaran investasi dan aktivitas perusahaan di daerah.

Melalui fungsi intelijen, Kejaksaan dapat melakukan pengumpulan informasi, pengamatan, serta analisis terhadap berbagai potensi risiko usaha. Hasil kajian tersebut selanjutnya dapat disampaikan kepada instansi pemerintah terkait sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Ia turut menjelaskan bahwa pengawasan terhadap aktivitas usaha juga berkaitan dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi persyaratan legalitas, administrasi, serta ketentuan hukum yang berlaku. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, penanganannya dilakukan melalui tahapan kajian dan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan itu, Mahendra mengingatkan para pelaku usaha agar tidak ragu melaporkan apabila mengalami intimidasi, hambatan, atau tindakan oknum yang mengatasnamakan Kejaksaan dalam proses pengurusan perizinan.

Menurutnya, Kejaksaan tidak membenarkan adanya tindakan yang mempersulit pelaku usaha dalam memperoleh pelayanan perizinan. Karena itu, masyarakat maupun perusahaan dapat menyampaikan laporan secara langsung kepada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu apabila menemukan praktik tersebut.

 

Penulis/Editor : Ardi Fitriansyah

Bagikan :

On Air Now

Loading current show...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *