BATULICIN, radio-swarabersujud.com – UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tanah Bumbu mendorong penguatan kolaborasi lintas instansi dalam upaya meningkatkan pelayanan perlindungan bagi perempuan dan anak.
Hal itu disampaikan Kepala UPTD PPA DP3AP2KB Kabupaten Tanah Bumbu, Hj. Irma Silviyana, saat menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2026 di Ruang Rapat Satpol PP dan Damkar, Selasa (14/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Hj. Irma Silviyana mengapresiasi penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik yang dinilai menjadi ruang strategis bagi perangkat daerah untuk saling berbagi pengalaman, memperkuat koordinasi, serta menyusun langkah bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, materi yang dipaparkan jajaran Satpol PP dan Damkar, khususnya terkait mekanisme pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat, memiliki keterkaitan dengan tugas UPTD PPA dalam memberikan layanan penjangkauan, pendampingan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak yang membutuhkan penanganan.
Irma menjelaskan, dalam pelaksanaan tugas di lapangan, UPTD PPA kerap berkoordinasi dengan berbagai instansi sesuai kewenangan masing-masing. Karena itu, sinergi antarlembaga menjadi faktor penting agar setiap proses pendampingan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan memberikan rasa aman bagi seluruh pihak yang terlibat.
Pada forum tersebut, Irma juga mengusulkan adanya penguatan kerja sama antara UPTD PPA DP3AP2KB dengan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Bumbu melalui mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur. Menurutnya, komunikasi yang baik antarlembaga akan mendukung percepatan pelayanan, terutama pada kegiatan pendampingan yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Ia juga mengusulkan tersedianya jalur komunikasi yang mudah diakses antarinstansi, termasuk penunjukan kontak koordinasi yang dapat dihubungi sewaktu-waktu sesuai kebutuhan pelayanan di lapangan. Menurutnya, mekanisme tersebut akan memperkuat koordinasi dan mempercepat respons antarlembaga dengan tetap mengacu pada ketentuan dan prosedur yang berlaku.
Forum Konsultasi Publik tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin optimal. Melalui kolaborasi antarinstansi, DP3AP2KB bersama Satpol PP dan Damkar memperkuat koordinasi dalam mendukung pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang responsif, terpadu, dan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Penulis : Hamdan Subhan
Editor : Ardi Fitriansyah
