BATULICIN, radio-swarabersujud.com – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Kualitas Pelayanan Publik di Hotel Lotusa, Kamis (30/10/2025).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif diwakili Asisten Administrasi Umum M. Yamani.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan salah satu bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui DPMPTSP dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Forum ini menjadi wadah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, tempat bertukar pikiran serta sarana untuk menyerap aspirasi dan masukan dari para pemangku kepentingan,” ucapnya dalam sambutan yang dibacakan M. Yamani.
Bupati menambahkan, kegiatan ini juga merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Forum Konsultasi Publik, sebagai salah satu langkah menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.
Ia berharap melalui forum ini dapat disusun langkah-langkah strategis dalam memperbaiki serta menyempurnakan standar pelayanan publik, khususnya di bidang perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Tanah Bumbu.
“Sebagai instansi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha, DPMPTSP diharapkan terus memperbaiki sistem dan prosedur pelayanan agar lebih mudah, cepat, transparan, dan kompetitif. Selain itu, perlu terus berinovasi dalam menyediakan pelayanan berbasis digital yang ramah pengguna,” tambahnya.
Bupati juga menekankan bahwa keberhasilan pelayanan publik tidak akan tercapai tanpa adanya partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk memberikan saran, kritik, dan gagasan inovatif yang dapat menjadi bahan evaluasi demi peningkatan mutu pelayanan ke depan.
“Mari jadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan Tanah Bumbu yang maju, makmur, dan beradab,” tutupnya.
Sementara itu, Sekretaris DPMPTSP, H. Akhmad Fitriadi, dalam laporannya menjelaskan bahwa pelaksanaan FKP ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dengan masyarakat serta pelaku usaha.
“Melalui forum ini, kami ingin memaparkan standar pelayanan dan SOP di lingkungan DPMPTSP Tanah Bumbu, sekaligus menampung masukan serta aspirasi dari para peserta sebagai bahan penyempurnaan pelayanan ke depan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Forum ini diikuti oleh sekitar 100 peserta yang terdiri dari unsur SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, organisasi non-pemerintah, pimpinan perusahaan, pelaku usaha, serta tokoh masyarakat.
Akhmad Fitriadi berharap, hasil dari forum ini dapat melahirkan rekomendasi dan langkah nyata dalam peningkatan pelayanan publik di Tanah Bumbu, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Kami berterima kasih atas kehadiran dan partisipasi seluruh pihak. Semoga kegiatan ini membawa manfaat besar bagi kemajuan pelayanan publik di Tanah Bumbu,” pungkasnya.
Penulis : Hamdan Subhan
Editor : Ardi Fitriansyah
