Acara tersebut diikuti oleh Dinas Kesehatan, DPMPTS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu, Kepala Puskesmas Simpang Empat, Penyuluh Kesehatan Masyarakat (PKM) Batulicin dan lainnya.
Ombudsman RI mengumumkan hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 415 pemerintah kabupaten secara virtual.
Dibandingkan dengan tahun 2021, jumlah instansi yang masuk zonasi hijau meningkat tahun 2022.
Ketua Ombudsman Republik Indonesia Mokhammad Najih menyampaikan bahwa maksud dan tujuan penilain tersebut adalah untuk mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengelolaan pengaduan.
Mengidentifikasi tingkat kompetensi penyelenggara pelayanan publik, mengidentifikasi kecukupan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik, pengelolaan pengaduan dalam instansi penyelenggaraan pelayanan publik.
Selain itu, Ketua Ombudsman juga mengungkapkan bahwa tahun 2022 ada perkembangan peningkatan yang cukup signifikan terkait kepatuhan terutama di kabupaten atau kota.
Ia berharap perkembangan penilaian terhadap standar pelayanan publik di dorong agar terus ditingkatkan, terutama terhadap kepala daerah dan stakeholder untuk terus mempunyai komitmen keberpihakan terhadap isu-isu peningkatan pelayanan publik.
Adapun perangkat daerah yang menjadi sampel pengawasan adalah bidang perizinan diwakili oleh DPMPTSP, bidang pendidikan diwakili oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Administrasi Kependudukan diwakili oleh Disdukcapil, Bidang Sosial diwakili Dinas Sosial dan Bidang Kesehatan diwakili oleh Dinas Kesehatan.
Penulis : Alisha Mardayanti
Editor : Desy Aulia Asran
