Rakor tersebut dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Ir. H. Riduan, Staff Ahli Bupati Mahriyadi Noor, Kepala Gudang Bulog, BPS Tanah Bumbu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Inspektorat, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (DKUMP2), Bappeda Litbang dan Bagian Perekonomian.
Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku koordinator rakor menyampaikan, menjelang perayaaan Nataru 2023, monitoring terhadap inflasi dan langkah-langkah pengendalian inflasi perlu untuk dilakukan.
Tingginya permintaan barang dan jasa untuk perayaan Nataru berpotensi menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, melihat situasi tersebut, perlu pemantauan inflasi secara intensif baik secara nasional oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi pada daerah masing-masing.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistika Distribusi dan Jasa, Setianto dalam sambutannya memaparkan beberapa komoditas terpantau mengalami kenaikan harga dan berpotensi menyumbang inflasi di Bulan Desember.
Sampai dengan Minggu ke-3 Desember, tercatat bahwa cabai merah mengalami inflasi di 153 Kabupaten/Kota, bawang merah di 116 Kabupaten/Kota, dan beras di 102 Kabupaten/Kota.
Berdasarkan hasil Indeks Pantauan Harga (IPH), beberapa komoditas lain seperti cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras di beberapa Kabupaten/Kota mengalami tren kenaikan harga.
Ada potensi kenaikan sampai akhir tahun karena permintaan untuk peringatan Nataru, pada beberapa bahan pangan yang mengalami kenaikan harga ini, perlu untuk terus dipantau dan diwaspadai.
Beberapa kota di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua terindikasi akan menyumbang potensi inflasi dengan kenaikan Indeks Pantauan Harga (IPH) dengan angka kenaikan inflasi sebesar 2,5% sampai dengan 3%.
Sebagai salah satu langkah mengatasi inflasi, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menginstruksikan untuk secara massif kembali menggerakkan pangan murah pada tiap Kabupaten/Kota untuk mendorong stabilisasi harga.
Kemendagri meminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan hal yang sama terkait dengan monitoring dan pengawasan di setiap daerah sampai dengan pergantian tahun 2022, serta kolaborasi antar berbagai pihak yang terkait, memastikan ketersediaan pasokan, stabilisasi harga dan komitmen pelaku usaha untuk menjaga Nataru tetap konduktif.
Penulis : Alisha Mardayanti
Editor : Desy Aulia Asran
