Ketua KNPI Tanah Bumbu Andi Rustianto Ajak Pemuda Sukseskan Pilkada 2024 Sekda Ambo Sakka Hadiri Serah Terima Jabatan Kepala BPK Perwakilan Kalsel di Banjarbaru Hari Asyura 10 Muharram, Warga Komplek Perumahan Sepunggur Raya Indah Masak Bubur Asyura dan Panjatkan Doa Bersama Dinkes Tanah Bumbu Himbau Pekan Imunisasi Nasional Polio Pemkab Tanah Bumbu Raih Penghargaan Penyelesaian Pencairan 100% Dana Hibah Pilkada Serentak 2024

Home / DPMD

Sabtu, 9 Juli 2022 - 20:12 WIB

Jika Tidak Ada Aral Melintang, 8 Desa Persiapan di Tanbu akan Definitif November Nanti

BATULICIN, RSB — Jika tidak ada aral melintang, delapan desa persiapan di Kabupaten Tanah Bumbu pada November 2022 nanti akan menjadi definitif.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( PMD ) Kabupaten Tanah Bumbu Samsir kepada reporter Radio Swara Bersujud ( RSB ) dan aktualkalsel.com, Kamis ( 7/7/2022 ).

Diantara delapan desa yang dimekarkan tersebut, berada di Kecamatan Satui, Karang Bintang , Simpang Empat, Sungai Loban dan Kuranji.

Adapun Syarat pemekaran desa minimal usia desa induk lima tahun. Kemudian jumlah penduduknya minimal dua ribu jiwa dan jumlah kepala keluarganya minimal 400 orang.

Dikatakan Samsir, saat ini di Tanah Bumbu terdapat 144 desa, 27 pemekaran desa yang sekarang Sumber Daya Manusia ( SDM-nya ) sudah dipersiapkan yakni terkait dengan aparat desa yang pendidikannya dari SMA hingga sarjana.

Untuk menuju kearah definitif menurut Samsir, diperlukan proses panjang karena pihaknya mengacu kepada Permendagri no 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa, yakni desa induk harus mengisi 60 item, desa pemekaran delapan item.

Delapan desa berdasarkan kajian tim PMD, sudah 90 persen selesai. Namun hal itu belum cukup, karena masih ada sarat lain dan memerlukan waktu cukup lama yakni pemetaan wilayah.

Samsir mengungkapkan, berbeda dengan dulu, persyaratan desa menuju definitif tidak memerlukan pemetaan.

Ia menjelaskan, apabila penilaian sudah mencapai 90 persen dari hasil data yang ada, maka dapat dikatakan transisi dan akan dilanjutkan. Namun jika nilai desa tersebut dibawah 90 persen, berarti gagal, maka desa itu akan mengulang lima tahun lagi untuk menjadi desa definitif.

Dalam hal pemekaran desa, pemerintah pusat menginginkan semua data clear, mengingat Indonesia adalah negara yang luas, ada saja desa yang dimekarkan, tapi tidak ada kantor desanya.

Oleh karena itu, pemerintah pusat tidak mau lagi, seperti itu. Maka, titik koordinat harus jelas perbatasan desanya dengan semua sudut. Sehingga berita acaranya, dapat dikirim kepada Kemendagri untuk dipastikan layak atau tidak menjadi desa defenitif.

Tidak sampai disitu, pihaknya setelah membuat Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa, kemudian memasukkan Prolegda ke DPRD Tanah Bumbu dan cukup lama dibahas.
Setelah itu dibawa ke provinsi kepada Dinas PMD Kalimantan Selatan untuk dilakukan ekpose.

Ekpose tersebut akan dihadiri oleh Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Pendidikan dan Bagian Hukum untuk melihat apakah desa tersebut layak dimekarkan dan diajukan ke pemerintah pusat.

Penulis : Desy Aulia

Editor : RSB-01

Share :

Baca Juga

Lomba Desa

BPBD

Matangkan Persiapan Ikuti Lomba Desa Tingkat Provinsi Kalsel, Dinas PMD Bina Desa Banjarsari

DPMD

Bupati Tanbu Berikan Kewenangan kepada Kecamatan dalam Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa

DPMD

Tingkatkan SDM Desa, Pemda Tanah Bumbu Sekolahkan 130 Perangkat Desa 
Pisang

DPMD

Pertama, Pisang Cavendish Mulai Dikembangkan di Tanah Bumbu
Makanan Etnis

Budaya

Masakan Khas Tradisional Makassar Meriahkan Puncak Mappanre Ri Tasi E
DPMD

DPMD

DPMD Tanbu Harapkan Pelayanan di Kantor Desa Terus Ditingkatkan

DPMD

Pemkab Tanah Bumbu Sosialisasi Pilkades Serentak Gelombang II Bagi KPPS

DPMD

Dinas PMD Himbau Camat, Lurah dan Kades Laksanakan Amaliyah

You cannot copy content of this page