BATULICIN, radio-swarabersujud.com — Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, melalui Direktur Pengembangan Sarana Permukiman dan Pusat Satuan Pengembangan, M. Rosyid mengatakan pentingnya koordinasi antar semua sektor dalam menyelesaikan permasalahan tanah.
Hal itu dikatakannya pada reporter radio-swarabersujud.com usai acara rapat penanganan permasalahan pertanahan transmigrasi di Kabupaten Tanah, bertempat di Ruang Rapat Bersujud 1 Lantai 3 Kantor Bupati Tanah Bumbu, Rabu (5/10/2022)
Dari Hasil diskusi dengan para kepala Desa di Tanah Bumbu banyak kawasan tanah-tanah eks trans yang masuk kawasan hutan, yang mana mekanisme penyelesaiannya diselesaikan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) selaku punya kewenangan.
Meski demikian Kementerian Desa tetap memberikan fasilitas terkait penyelesaian tanah, misalnya tanah-tanah trans yang masuk kawasan hutan maka langkah pertama melakukan penataan kembali kawasan hutan, dengan melibatkan Kementerian Desa, Pemerintah Daerah dan berkoordinasi dengan BPKH.
Adapun konteks penyelesaian dari Kementerian Desa adalah dengan memfasilitasi dan melakukan rapat koordinasi langsung di masing-masing provinsi.
Sementara yang berkaitan dengan data, selalu updating data yang ada di daerah maupun di pusat, kemudian melakukan kunjungan lapangan dengan mengidentifikasi masalah serta melibatkan lintas sektor terkait seperti Kementerian atau lembaga lain dengan saling berkoordinasi serta menghadirkan tokoh masyarakat setempat.
Penulis : Alisha Mardayanti
Editor : Desy Aulia Asran