Sekda Ambo Sakka Hadiri Serah Terima Jabatan Kepala BPK Perwakilan Kalsel di Banjarbaru Hari Asyura 10 Muharram, Warga Komplek Perumahan Sepunggur Raya Indah Masak Bubur Asyura dan Panjatkan Doa Bersama Dinkes Tanah Bumbu Himbau Pekan Imunisasi Nasional Polio Pemkab Tanah Bumbu Raih Penghargaan Penyelesaian Pencairan 100% Dana Hibah Pilkada Serentak 2024 Direktur PT Air Minum Bersujud Terima Kunjungan Sekretaris Kopkar Pedami PAM Banjarmasin

Home / Dinas PolPP dan Damkar

Selasa, 28 Juni 2022 - 09:09 WIB

Dinas Satpol PP dan Damkar Tanbu Tegakkan Perda Penyelenggaraan Tempat Hiburan di Desa Sarigadung

"Di Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat terdapat 51 bangunan tempat hiburan yang berdiri tanpa ijin dan meresahkan warga sekitar." - Anwar Salujang, Kepala Satuan Dinas Satpol PP dan Damkar Tanah Bumbu.

BATULICIN, RSB – Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Bumbu berupaya tegakkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018 tentang penyelenggaraan tempat hiburan. Hal ini disampaikan pada saat Kru RSB berkunjung ke kantor dinas setempat beberapa waktu lalu.

Kepala Satuan Dinas Satpol PP dan Damkar Tanah Bumbu Anwar Salujang melalui Sekretaris Arif Rahman Hakim mengatakan saat ini tim penyidik dinas terkait sedang fokus melakukan penertiban pada satu lokus terlebih dahulu yakni di Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat.

Sesuai dengan data yang telah diterima, di desa tersebut terdapat 51 bangunan tempat hiburan yang berdiri tanpa izin dan meresahkan kenyamanan warga sekitar.

Baca juga Satpol PP dan Damkar Tanbu Kirimkan Perwakilan Menjadi Anggota Komcad Matra Darat

Tidak hanya menyasar satu desa saja, tetapi nanti juga akan merata di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dengan aturan yang ditetapkan sama.

Adapun bentuk strategi penertibannya tetap menjunjung tinggi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) untuk menghindari cacat prosedur saat turun ke lapangan.

Tempat hiburan tanpa izin tersebut akan diberi teguran melalui komunikasi langsung terlebih dahulu dengan pemberian edukasi dan sosialisasi bahwa tindakan yang berkaitan melanggar aturan sebelum Surat Pemberitahuan (SP).

Arif juga menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan tetap menggunakan cara persuasif atau mempengaruhi, ibarat orang dicubit tapi tidak sampai merasa kesakitan.

Tindakan ini diharapkan dapat memunculkan rasa kesadaran dari pelanggar untuk bisa bertobat sebelum dilakukan tindakan. 

Namun jika secara komunikasi langsung tidak memberikan efek jera, maka akan diberi SP yang mana selama berlakunya surat tersebut pelanggar juga diberikan tenggat waktu untuk mengurus izin bangunan.

Dinas Satpol PP dan Damkar setempat menegaskan tidak melarang apapun usaha orang jika sesuai dengan aturan, sehingga diharapkan seluruh masyarakat dapat menaati peraturan yang berlaku

 

Reporter / Editor       : Fitri Rahma / Admin

Share :

Baca Juga

Lomba Desa

BPBD

Matangkan Persiapan Ikuti Lomba Desa Tingkat Provinsi Kalsel, Dinas PMD Bina Desa Banjarsari
Kebakaran

Dinas PolPP dan Damkar

Si Jago Merah Mengganas di Muara Pagatan, Tim Damkar Tanbu Sigap Mengatasi

Dinas PolPP dan Damkar

Upaya Hidupkan Linmas Desa, Satpol PP dan Damkar Tanbu Akan Berikan Pelatihan
PolPP

Dinas PolPP dan Damkar

Dinas Satpol PP dan Damkar Tanbu Tanggapi Mutasi Pegawai, Dua Bersaudara Bekerja di Instansi Sama

Dinas PolPP dan Damkar

Satpol PP dan Damkar Tanbu Terapkan Penertiban Secara Manusiawi Melalui Banyak Tahap
Damkar

Dinas PolPP dan Damkar

Sukseskan Mappanre Ri Tasi E, Tim Damkar Tanbu Siaga Beri Layanan Kebakaran dan Non Kebakaran di Posko Kusan Hilir
Damkar

Dinas PolPP dan Damkar

Kebakaran Rumah di Batulicin Menyebabkan Kerugian Hingga Puluhan Juta Rupiah
Vaksin

Covid-19

Dukung Percepatan Vaksinasi Lansia, Kemendagri Janji Berikan Hadiah Bagi Pemerintah Daerah

You cannot copy content of this page