Fraksi DPRD Ajukan Sejumlah Catatan atas LPj APBD 2025

BATULICIN, radio-swarabersujud.comDPRD Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, di Gedung DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Senin (15/6/2026).

Dalam rapat tersebut, Fraksi  Partai Golongan Karya (Golkar), anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menyampaikan pandangan umumnya terhadap Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah disampaikan oleh Bupati Tanah Bumbu.

Fraksi DPRD Ajukan Sejumlah Catatan atas LPj APBD 2025

Fraksi Golkar menyatakan berharap dapat memberikan kontribusi yang jelas dan konkret terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut, khususnya terkait pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah berakhir.

Melalui pemandangan umum yang disampaikan dalam rapat paripurna, Fraksi Golkar mengajukan sejumlah pertanyaan kepada pemerintah daerah guna memperoleh penjelasan lebih rinci mengenai pelaksanaan anggaran selama tahun 2025.

Salah satu hal yang menjadi perhatian fraksi tersebut adalah rendahnya realisasi belanja daerah. Fraksi Golkar meminta penjelasan mengenai faktor utama yang menyebabkan capaian belanja daerah belum optimal selama tahun anggaran berjalan.

Selain itu, Fraksi Golkar juga mempertanyakan program dan kegiatan yang tidak terlaksana selama Tahun Anggaran 2025, termasuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memiliki tingkat serapan anggaran rendah serta langkah evaluasi yang telah atau akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Fraksi Golkar turut menyoroti tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025. Menurut fraksi tersebut, diperlukan penjelasan terkait penyebab utama tingginya SiLPA agar dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.

Tidak hanya itu, Fraksi Golkar juga meminta penjelasan mengenai strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer, serta langkah konkret untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD. Fraksi berharap seluruh masukan dan pertanyaan tersebut dapat menjadi bahan pembahasan lanjutan yang lebih cermat, komprehensif, sistematis, dan detail sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.

 

Penulis : Hamdan Subhan
Editor : Ardi Fitriansyah

Bagikan :

On Air Now

Loading current show...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *