BATULICIN, radio-swarabersujud.com — Peluncuran proyek perubahan Tomi Siraja (Transformasi Polisi Pamong Praja BerAKSI) yang digagas Kepala Satpol PP dan Damkar Tanah Bumbu Syakul Ansari adalah merupakan bagian dari Diklat Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2025.
Peluncuran itu digelar di kantor Satpol PP dan Damkar, Kamis (7/8/2025). Dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Muhammad Putu Wisnu Wardana, Staf Ahli Bupati M. Yamani, Kepala Disdukcapil Gento Hariyadi, Kepala Diskominfosp Al Husain Mardani, Kepala Bakesbangpol Nahrul Fajeri, dan Kepala Dinas P3AP2KB Erli Yuli Susanti.
Kepala Satpol PP dan Damkar, Syaikul Ansari ketika diwawancarai mengataan bahwa proyek Tomi Siraja hadir sebagai langkah nyata untuk mewujudkan penegakan ketertiban yang adaptif terhadap dinamika sosial, tanpa meninggalkan prinsip ketegasan hukum.
“Tentu kami juga sangat berterimakasih kepada Bapak Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif atas dukungan yang diberikan, sehingga proyek perubahan ini bisa terlaksana di Kabupaten Tanah Bumbu,” ucapnya.
Tidak hanya itu inovasi bertajuk Rumah Restorative Enforcement juga menjadi gagasan Satpol PP dan Damkar yang merupakan pendekatan baru dalam menangani persoalan sosial ditengah masyarakat.
Ia mengungkapkan, program ini mengedepankan ruang mediasi yang berbasis dialog dan penyelesaian damai, terutama terhadap persoalan ringan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat.
“Misalnya, ada ternak warga yang berkeliaran dan merusak tanaman. Daripada langsung diproses hukum, kita upayakan mediasi dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari solusi damai,” kata Syaikul Ansari.
Menurutnya, pendekatan ini dinilai lebih cepat, efisien, serta mampu menjaga harmoni sosial antarwarga. Masyarakat pun diharapkan dapat lebih memahami pentingnya menjaga ketertiban umum tanpa merasa terintimidasi oleh proses hukum.
Meski demikian, Syakul menegaskan bahwa penegakan peraturan daerah juga tetap akan dilaksanakan secara tegas apabila penyelesaian damai tidak tercapai.
Ia berharap, melalui Rumah Restorative Enforcement, Satpol PP dan Damkar ingin menunjukkan wajah baru aparat penegak peraturan daerah, lebih komunikatif, edukatif, dan berpihak pada keharmonisan sosial.
“Tidak semua persoalan harus dibawa keranah hukum. Pendekatan humanis justru lebih efektif dalam membangun kepercayaan masyarakat,” ungkapnya.
Mendukung keberhasilan program ini, Satpol PP dan Damkar Tanah Bumbu turut melibatkan Duta Praja, yakni gabungan personel Satpol PP dan mahasiswa, yang ditugaskan untuk terjun langsung ketengah masyarakat.
Para Duta Praja bertugas memberikan edukasi mengenai pentingnya ketertiban dan kenyamanan lingkungan melalui pendekatan persuasif dan penuh empati. Mereka menjadi jembatan antara aturan dan masyarakat, dengan menyampaikan pesan secara lebih manusiawi dan mudah dipahami.
“Satpol PP kini tidak hanya hadir sebagai penegak aturan, tetapi juga menjadi sahabat masyarakat dalam menjaga lingkungan yang tertib, damai, dan harmonis,” tutupnya.
Penulis : Yudistira Aryadi
Editor : Ardi Fitriansyah
