0
BATULICIN, radio-swarabersujud.com — Dalam rangka meningkatkan kapasitas Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Tanah Bumbu dalam melakukan penanganan stunting di desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menyerahkan piagam penghargaan sebagai pelaksana sejuta akseptor dengan capaian peringkat tiga se-Provinsi Kal-sel dan enam buah sepeda motor operasional stunting kepada PLKB.
Penyerahan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Tanah Bumbu dr.HM. Zairullah Azhar didampingi Sekretaris Daerah H. Ambo Sakka dan Kepala Dinas P3AP2KB, pada momentum peringatan Hari Bela Negara ke-74, dihalaman Kantor Bupati Tanah Bumbu, Senin (19/12/2022).
![](https://radio-swarabersujud.com/wp-content/uploads/2022/12/IMG-20221219-WA0045-300x225.jpg)
Kepala Dinas P3AP2KB Hj. Narni, SKM, M.Kes melalui Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga, Aulia Hadi Waluyo Perdana, SSTP saat diwawancarai oleh reporter radio-swarabersujud.com mengatakan penyerahan sepeda motor merupakan kali kedua yang diberikan kepada desa yeng merupakan lokus stunting.
Desa lokus stunting adalah desa yang menjadi fokus dalam penanganan stunting, penentuan lokus menyesuaikan lokus stunting yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
Enam PLKB tersebut meliputi Ketua TPPS Kabupaten Tanah Bumbu, Balai Penyuluh KB Kecamatan Sungai Loban, Kecamatan Satui, Kusan Tengah, Mantewe dan Simpang Empat.
Ditambahkannya, tahun depan akan ada kurang lebih 24 lokus stunting di 2023 berdasarkan SK Bupati.
![](https://radio-swarabersujud.com/wp-content/uploads/2022/12/IMG-20221219-WA0040-300x226.jpg)
Adapun tugas dari koordinator PLKB yakni mengarahkan dan mendampingi Tim Pendamping Keluarga (TPK) didesa maupun kelurahan dalam pendampingan kepada Ibu hamil, ibu pasca melahirkan, calon pengantin, dan balita atau Batuta yang mengalami stunting.
Ia berharap penyerahan sepeda motor ini menjadi penambah semangat, giat dalam melaksanakan tugasnya, dan berharap ditahun 2023 Kabupaten Tanah Bumbu bisa menurunkan prevalensi angka stunting menjadi 14% bahkan mungkin harus lebih sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo bahwa di 2024 prevalensi stunting harus berada pada 14%.