DLH Tanah Bumbu Ajak Gunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Kemenag Tanah Bumbu Gandeng Sucofindo Sosialisasikan Sertifikasi Halal bagi UMKM Disnakertrans Tanah Bumbu Kembali Laksanakan Pelatihan Barbershop Serdik Sespimmen ke-64 Laksanakan KKP di Polres Tanah Bumbu Meningkatkan Pendidikan di Tanah Bumbu, Amiluddin: Dinas Pendidikan Tetap Menunjang Program SDSM

Home / Disdukpencapil / Kependudukan / Tanah Bumbu

Senin, 18 April 2022 - 10:12 WIB

Disdukpencapil Tanbu Tanggapi Rencana Pemerintah Terapkan Biaya Rp 1.000 untuk Akses NIK

Tarif Rp 1.000 untuk setiap kali mengakses Nomor Induk Kependudukan (NIK) masih berupa wacana untuk meningkatkan PAD. ( Foto: disdukpencapil.tanahbumbukab.go.id )

Tarif Rp 1.000 untuk setiap kali mengakses Nomor Induk Kependudukan (NIK) masih berupa wacana untuk meningkatkan PAD. ( Foto: disdukpencapil.tanahbumbukab.go.id )

BATULICIN, RSB – Pemerintah kembali berencana mengeluarkan kebijakan baru yakni membebankan tarif Rp 1.000 untuk setiap kali mengakses Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Kepala Disdukpencapil Tanah Bumbu, Gento Hariyadi ketika dikonfirmasi Kru RSB baru-baru tadi mengatakan, bahwa rencana tersebut hanya pemanfaatan data NIK untuk SKPD pengguna atau lembaga pengguna swasta atau pemerintah layanan- layanan publik yang sudah melakukan perjanjian kerja sama di Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil).

Baca juga Disdukpencapil Tanbu Ukur Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Melalui Survey IKN

Diungkapkannya, penerapan tarif Rp 1.000 untuk akses NIK masih belum resmi atau baru sebatas wacana. Namun menurutnya, jika ke depan penerapan tarif untuk akses NIK yang digunakan oleh lembaga lain itu dikenakan, maka akan memberikan kontribusi atau sumbangan besar kepada pemerintah daerah. 

Gento menilai, jika rencana itu akan diterapkan berarti harus ada dasar hukumnya, atau payung hukumnya, namun untuk saat ini belum ada. Karena dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia masih belum dijalankan  pengenaan tarif pemanfaatan NIK tersebut.

Lebih lanjut dia menuturkan, apabila masyarakat tertib adalam administrasi kependudukan, maka akan berkontribusi terhadap tingkat validasi database. Dimana database yang valid akan dimanfaatkan oleh semua sektor layanan publik.

Disdukpencapil

Kepala Disdukpencapil Tanah Bumbu, Gento Hariyadi

Adapun, selama ini biaya akses NIK di database kependudukan selalu digratiskan oleh pemerintah. Namun karena keperluan perawatan sistem server data kependudukan yang terbentur masalah biaya, kini Dirjen Dukcapil berniat untuk menerapkan tarif.

Dikutip dari Suara.com dari akun Instagram @underc0ver.id, Kamis (14/4/2022), Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan saat ini sudah saatnya server-server pelayanan dokumen kependudukan diremajakan agar pelayanan publik menjadi lebih baik dan menjaga Pemilu Presiden dan Pilkada Serentak 2024 agar bisa berjalan baik dari sisi penyediaan daftar pemilih. (Scl/Zhd/RSB)

Share :

Baca Juga

Tanah Bumbu

Kenang Para Pahlawan, Bupati Zairullah bersama Jajaran Gelar Tahlilan
Dispersip

Dispersip

Dispersip Tanbu Terima Kunjungan Tim Dispersip Prov Kalsel Terkait Kegiatan Jaringan Informasi Kearsipan

Tanah Bumbu

Bappedalitbang Tanah Bumbu Sosialisasikan “Simple Plan”

Tanah Bumbu

Tanah Bumbu Gelar Rakor Lokus Stunting Tahun 2024

Tanah Bumbu

Abah Zairullah: Peningkatan Kesehatan Salah Satu Prioritas Utama Pembangunan di Tanah Bumbu

Tanah Bumbu

Peringati Hari Santri, Santriwati Gelar Nobar Film Negara 5 Menara

Covid-19

Dinsos Tanbu Serahkan Bantuan Penanggulangan Covid-19 Kepada Karang Taruna

Tanah Bumbu

Pawai Taptu HUT RI ke-78 Berlangsung Meriah

You cannot copy content of this page