Zairullah Azhar, Mengabdi Tiada Henti, Mengayomi Sepenuh Hati Bupati Zairullah Resmikan Pasar Murah Ramadhan di Desa Madu Retno Bupati Zairullah Harapkan Kantor Kecamatan Simpang Empat Dibangun 2025 Andi Rudi Latif dan Bahsanuddin, Siap Dilantik Jadi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu Kunjungan ke Batulicin, Bupati Zairullah Beri Nama Siti Khadijah untuk Aula Pertemuan Kecamatan

Home / Informasi

Selasa, 25 Januari 2022 - 09:53 WIB

Membudayanya Kasus Korupsi di Indonesia, Ini kata ketua KPK

BATULICIN, RSB – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan faktor alasan kasus korupsi yang membudaya di Indonesia pada saat rapat kerja dalam rangka evaluasi Program Strategis Kegiatan Pemerintah Daerah melalui zoom meeting, Senin (24/1/2022) kemarin.

Kegiatan yang berlangsung itu diikuti oleh 630 partisipan yakni Menteri Dalam Negeri, Gubernur se-Indonesia, Bupati/Walikota se-Indonesia, Ketua DPRD Provinsi/Kota, Ketua KPK, dan Ketua LKPP.

Salah satunya yakni Bupati Tanah Bumbu, H.M Zairullah Azhar bersama dengan Sekretaris Daerah, Ambo Sakka beserta pimpinan SKPD Kabupaten Tanah Bumbu yang turut berhadir dari Digital Live Room Kantor Bupati Tanah Bumbu.

Dalam kesempatannya, Ketua KPK, Firli Bahuri menyampaikan materi yang berkaitan dengan faktor korupsi dikatakan sebagai budaya di Indonesia.

Adapun faktor-faktor yang dimaksud antara lain banyaknya praktek-praktek yang menyimpang dan seolah-olah sudah menjadi tradisi seperti pemberian sejumlah uang agar pengurusan suatu dokumen atau keperluan dapat diproses lebih cepat.

Selanjutnya, tradisi korupsi yang sudah masuk kedalam suatu sistem dan orang-orang yang ada di dalam sistem tersebut serta pemberian profit kepada atasan dijadikan faktor dalam penilaian kerja bawahan oleh atasannya.

Beliau menambahkan, titik rawan korupsi ini berada pada reformasi birokrasi rekrutmen dan promosi jabatan, pengadaan barang/jasa, filantropi/sumbangan pihak ketiga, refocusing serta dan realokasi anggaran Covid-19 untuk APBN sekaligus APBD.

Kemudian ada juga penyelenggaraan jaring pengaman/social safety net untuk pemerintah pusat dan daerah, pemulihan ekonomi nasional, serta pengesahan RAPBD dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah (LPJKD).

Firli Bahuri menyimpulkan bahwa semua orang bisa terlibat korupsi atau koruptor karena ada kekuasaan (power), ada kesempatan (opportunity) dan kurangnya integritas (integrity). (Fdr/Zhd/RSB)

 

Share :

Baca Juga

Haul

Religi

Bupati Tanah Bumbu dan Rombongan, Berhujan-hujan Hadiri Haul Habib Mancung
Pesta pantai

Budaya

Ribuan Warga Padati Pantai Pagatan, Dengar Ceramah Guru Udin Samarinda

Informasi

Bagian Umum Jelaskan Cara Sewa Tenda Kerucut

Disbudporpar

Pelatihan Menjahit di Yayasan Pendidikan Islam Darul Azhar Bersujud Ditutup

Bupati Tanah Bumbu

Bupati Zairullah Ketika Berziarah ke Makam Orang Tuanya Sebut Ini Rumah Masa Depan Kita

Informasi

Didampingi Menteri BUMN, Jokowi Resmikan Pabrik Biodiesel di Tanah Bumbu

Informasi

Mahasiswa Stikes Darul Azhar Gelar Pengabdian Terhadap Masyarakat

Informasi

Sekda Lantik IKMA Tanbu Periode 2021-2022