BATULICIN, RSB – Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Tanah Bumbu kembali ajukan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2023 bagi masyarakat, BSPS adalah program dari kementerian dengan sasaran bukan untuk masyarakat miskin, tapi untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, di mana hal ini dapat dikatakan sebagai rangsangan.
Dengan adanya program tersebut juga diharapkan masyarakat tetap berswadaya menambahkan, artinya pemerintah di sini hanya sebagai penambah kekurangan masyarakat yang ingin merehab rumah.
Kepala Disperkimtan Tanah Bumbu, H Ansyari Firdaus melalui Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda, Heryansyah kepada Kru RSB pada Selasa (24/5/2022) mengatakan, tahun 2022 ini Disperkimtan Tanah bumbu akan mengusulkan kembali BSPS untuk anggaran 2023.
Baca juga Tahun 2022, Disperkimtan Tanbu Fokus ke Program Perumahan dan Permukiman
Kemudian, ia juga mengonfirmasi bahwa pada tahun ini BSPS tidak turun. Sebab pada tahun 2021 lalu kejadian bencana alam lebih sering terjadi, sehingga bantuan lebih berfokus pada perbaikan perumahan yang terdampak bencana.
Di samping itu, tahun 2018 dan 2019 lalu Kabupaten Tanah Bumbu pernah mendapatkan BSPS dengan jumlah lebih dari 1000 unit.
Adapun bantuan yang diberikan yakni berupa peningkatan kualitas rumah dan pemberian bangunan baru.
Dalam hal peningkatan kualitas rumah, yang akan dilakukan pembenahan yakni pada rumah bagian atap, lantai dan dinding atau biasa disebut dengan istilah aladin.
Jumlah nilai yg diperoleh untuk program peningkatan kualitas rumah pada tahun 2018 dulu sebanyak 17 juta 500 ribu dengan rincian material 15 juta dan upah tukangnya 2,5 juta.
Daerah khusus di dalam kawasan kumuh yang tertangani sekitar 1000 unit antar lain Desa Bersujud, Tungkaran Pangeran, Pelabuhan Speed, Kampung Baru, Batulicin, Kusan Hilir, Mundalang, Manurung, dan Satui.
Adapun syarat untuk bisa mendapatkan BSPS tersebut yakni masyarakat yang berpenghasilan rendah, memiliki segel atau legalitas lahan dan bangunan, sudah berkeluarga, dan titik koordinat bangunan harus jelas.
Hal ini juga diperjelas dengan hasil pendataan berdasarkan data penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP), masih ada sekitar 2500-3000 masyarakat Tanah Bumbu yang berpenghasilan rendah.
Melalui program BSPS, ia berharap ke depan akan mampu meningkatkan kualitas rumah menjadi layak huni di Bumi Bersujud sekaligus membuka lapangan pekerjaan melalui Program Padat Karya Tunai (PKT) untuk masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program pro rakyat tersebut. (Fdr/Zhd/RSB)
